Masryani Mansyur Apresiasi Langkah Bupati Ayah Wa Perjuangkan Nasib KK Gantung Korban Bencana

JAKARTA | TerasNews.com Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) memastikan usulan data masyarakat terdampak banjir dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang belum masuk dalam penyaluran bantuan sosial tahap sebelumnya masih memiliki ruang untuk diklarifikasi dan diverifikasi ulang.

Hal tersebut ditegaskan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos RI, Masryani Mansyur, SE., MM., saat menerima audiensi Bupati Aceh Utara, H. Ismail A Jalil, S.E., M.M., atau yang akrab disapa Ayah Wa, beserta jajaran di kantor Kemensos RI, Jakarta, Rabu (30/9).

"Data yang belum masuk pada tahap 9, 10, dan rencana tahap 11 atau 12 ini nantinya bisa diklarifikasi kembali ke Satgas melalui Badan Pusat Statistik (BPS). Tidak ada jalan buntu untuk data yang dianggap belum clear atau belum masuk usulan," ujar Masryani.

Masryani menjelaskan, verifikasi ulang ini krusial karena seluruh data riil penyaluran bantuan mengacu pada data yang telah terverifikasi oleh BPS. Sejumlah kendala teknis di lapangan, seperti potensi data ganda, ketidaksesuaian desa pengusul, hingga kasus berkas kependudukan warga yang hanyut diterjang banjir sehingga belum sempat diverifikasi ke Dinsos, dapat diperbaiki melalui jalur klarifikasi itu.

Mengenai kelanjutan penyaluran bantuan untuk sisa tahap 9, 10, hingga tahap 11, Masryani mengungkapkan bahwa pihak Kemensos saat ini sedang menunggu proses penyesuaian anggaran.

"Untuk penyaluran sisa tahap 9, 10, dan 11, kita sedang menunggu anggaran yang akan direvisi atau disesuaikan melalui plafon anggaran Rencana Induk (Renduk). Kami mengimbau masyarakat di Aceh Utara untuk tetap bersabar," ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi langkah proaktif Pemkab Aceh Utara yang terus mengawal penuntasan data kependudukan warga terdampak, termasuk status Kepala Keluarga (KK) "gantung" agar seluruh bantuan disalurkan secara tepat sasaran.

Sementara itu, Bupati Ayah Wa menegaskan pihaknya membawa langsung persoalan penyesuaian data ini ke Kemensos dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) untuk menyepadankan data riil masyarakat di lapangan bersama BPS.

"Yang terdampak bencana itu jiwanya, bukan KK-nya. Kehadiran pemerintah sangat penting untuk memastikan seluruh warga terdampak terlayani dan tidak ada yang terlewat hanya karena kendala administrasi," kata Ayah Wa yang hadir didampingi Kadis Sosial P3A Fakhrurradhi, SH., MH., Kepala Disdukcapil Safrizal, Plt. Kepala BPBD M. Nasir, dan Juru Bicara Pemkab Aceh Utara Muntasir Ramli. [ZR]